Laporan keuangan perlu diaudit untuk memberikan informasi tentang perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak akan informasi keuangan, dibutuhkan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses pengujian tersebut dikenal dengan istilah auditing yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak yang independen.

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Jika tidak diaudit maka ada kemungkinan laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, oleh karena itu laporan keuangan yang belum di audit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan juga minimal harus terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut.

Dengan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Publik (AP) atau Kantor Auditor Publik (KAP) berarti telah melakukan pengujian apakah laporan keuangan sudah tepat atau belum. Auditor Publik akan memberikan opini dari hasil audit laporan keuangan dengan klasifikasi berikut:

Wajar tanpa pengecualian
Laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi

Wajar dengan pengecualian
Laporan keuangan masih terdapat kesalahan penyajian tetapi bisa diandalkan kewajarannya

Tidak wajar
Laporan keuangan tidak sesuai standar akuntansi dan terdapat kesalahan

Menolak memberikan opini
Tidak memberikan pendapat karena informasi dan bukti yang terbatas dalam proses audit