Perubahan akta merupakan hal yang biasa ditemukan pada sebuah PT yang sudah melakukan kegiatan operasional atau komersial. Ini dikarenakan perubahan akta erat kaitannya dengan dinamika yang terjadi di dalam internal PT yang menyebabkan mereka mau tidak mau harus melakukan penyesuaian terhadap aktanya.

Dalam praktik hukum di Indonesia, perubahan akta perusahaan (baik PT, CV, maupun badan usaha lain) ada yang cukup dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan ada pula yang harus mendapat persetujuan Menteri terlebih dahulu.

1. Perubahan Akta Perusahaan yang Memerlukan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM
   Untuk Perseroan Terbatas (PT), perubahan anggaran dasar yang sifatnya fundamental harus disetujui oleh Menteri, antara lain:
   • Perubahan nama perseroan
   • Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
   • Perubahan jangka waktu berdirinya perseroan
   • Perubahan besaran modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
   • Perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, atau sebaliknya
   • Perubahan kedudukan/kantor pusat perseroan

Dasar hukum: Pasal 21 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

2. Perubahan yang Cukup Dilaporkan kepada Menteri
   Perubahan lain yang tidak termasuk di atas (misalnya: perubahan susunan direksi, dewan komisaris, alamat lengkap kantor, atau ketentuan teknis di anggaran dasar) cukup dilaporkan ke Menkumham, tanpa perlu persetujuan.

More Info
CV. KEVIN JASPERINDO
Jalan Pembinaan, Komplek Astek Blok A RT.002 RW.005 No. 36, Kel. Lengkong Gudang Timur, Kec. Serpong, Tangerang Selatan – Kode Pos 15310
08 111 599 899 (WA)
www.jasperindo.com