Katalog elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang atau jasa tertentu dari berbagai penyedia. Mekanisme pembelian online ini menunjang pengadaan pemerintah agar lebih cepat dan transparan.

Fungsinya untuk mempermudah pembelian dari pemerintah, dan kenapa dimasukkan ke e-catalogue, karena pemerintah ingin menciptakan demand driven dari sisi pemerintah.

Penyedia Barang/Jasa memiliki kewajiban untuk menyediakan Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan permintaan Pejabat Pemesan.

Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi apabila:
a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui E-Purchasing;
b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui E-Purchasing tanpa disertai alas an yang dapat diterima;
c. Harga Barang/Jasa melalui proses E-Purchasing lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui E-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
d. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.

Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda;
c. Penghentian sementara dalam sistem transaksi
d. E-purchasing; atau
e. Penurunan pencantuman dari katalog elektronik.