TKDN adalah besaran komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang dan jasa atau gabungan keduanya. Pembatasan penggunaan komponen impor dalam persentase tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan amanat UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) merupakan besarnya komponen dalam pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

Definisi Barang adalah sesuatu yang dapat disentuh atau piranti keras dan atu tidak sapat disentuh dalam bentuk utum maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna diserahkan dan menjadi milik pengguna barang. Komponen dalam negeri atas barang adalaan penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan beserta HKI yang mengandung unsur manfaktur, fabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasalah dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

Adapun definisi Jasa adalah sebagai layanan jasa tetapi tetap dimiliki penyedia jasa (hanya sebagai alat kerja). Komponen dalam negeri untuk produk jasa adalah penggunan layanan tenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia dan/atau alat kerja yang dimiliki oleh perusahaan dalam negeri yang digunakan dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.

TKDN bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
2. Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia
3. Meningkatkan kesempatan kerja
4. Penghematan Devisa Negara
5. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Masa berlaku Sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah selama 2 tahun.