BUJK atau Badan Usaha Jasa Konstruksi merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. Agar dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan konstruksi perlu memastikan bahwa legalitas, klasifikasi usaha, dan persyaratan perizinannya telah sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.

Dalam proses pengurusan BUJK, perusahaan perlu memperhatikan berbagai aspek, mulai dari administrasi badan usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi apabila dipersyaratkan untuk kegiatan usahanya.

Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala karena kurang memahami tahapan perizinan dan dokumen yang harus disiapkan. Kesalahan administratif maupun ketidaksesuaian data dapat menyebabkan proses pengajuan membutuhkan waktu lebih lama.

Lalu, apa saja kesalahan dalam pengurusan BUJK yang perlu dihindari? Berikut penjelasannya.

1. Tidak Memastikan Kesesuaian KBLI dengan Kegiatan Usaha

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

KBLI menjadi bagian penting dalam menentukan ruang lingkup kegiatan usaha yang tercantum dalam sistem perizinan berusaha. Dalam sektor konstruksi, pemilihan KBLI harus dilakukan secara cermat agar sesuai dengan pekerjaan yang benar-benar akan dijalankan.

Dampak yang dapat terjadi:

• Ruang lingkup kegiatan usaha tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
• Persyaratan perizinan yang harus dipenuhi menjadi tidak tepat.
• Perusahaan mengalami kendala ketika mengurus sertifikasi atau mengikuti proses pengadaan yang mensyaratkan klasifikasi tertentu.

Cara menghindarinya:

Identifikasi terlebih dahulu jenis pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan. Selanjutnya, periksa kesesuaian KBLI dengan kegiatan tersebut dan persyaratan yang berlaku melalui sistem OSS serta ketentuan sektor jasa konstruksi.

2. Data Perusahaan Tidak Konsisten antara Akta, AHU, dan OSS

Kesalahan berikutnya adalah adanya perbedaan data perusahaan pada dokumen legalitas dan sistem perizinan.

Contohnya meliputi perbedaan nama perusahaan, alamat, susunan pengurus, kegiatan usaha, atau informasi lain yang seharusnya konsisten pada dokumen terkait.

Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan kendala ketika perusahaan melakukan perubahan data, mengajukan perizinan, atau memenuhi persyaratan sertifikasi.

Cara menghindarinya:

Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perusahaan, antara lain:

• Akta pendirian dan perubahan terakhir, jika ada.
• Data administrasi badan hukum pada AHU sesuai bentuk badan usahanya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) dan data kegiatan usaha di OSS.
• Data perpajakan dan dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

Pastikan perubahan data perusahaan telah diproses melalui sistem atau instansi yang berwenang sebelum melanjutkan tahapan perizinan berikutnya.

3. Tidak Memahami Persyaratan SBU Konstruksi

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi merupakan salah satu aspek penting dalam legalitas dan pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi. Namun, sebagian pelaku usaha masih menganggap bahwa semua perusahaan konstruksi memiliki persyaratan sertifikasi yang sama.

Pada kenyataannya, persyaratan dapat berbeda sesuai klasifikasi, kualifikasi, ruang lingkup pekerjaan, dan ketentuan yang berlaku.

Ketidaktahuan terhadap persyaratan tersebut dapat membuat perusahaan salah menentukan klasifikasi atau tidak menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Cara menghindarinya:

Sebelum mengajukan SBU Konstruksi, pastikan perusahaan telah memahami:

• Klasifikasi dan subklasifikasi usaha yang sesuai.
• Kualifikasi usaha yang relevan.
• Persyaratan tenaga kerja konstruksi dan tenaga ahli apabila dipersyaratkan.
• Dokumen administrasi, pengalaman, serta persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
• Prosedur sertifikasi melalui lembaga dan sistem yang berwenang.

Perencanaan yang tepat membantu perusahaan menghindari pengajuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan usahanya.

4. Dokumen Persyaratan Tidak Lengkap atau Tidak Valid

Dokumen yang belum lengkap, tidak terbaca, sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru, atau tidak memenuhi ketentuan merupakan penyebab umum terjadinya kendala administrasi.

Misalnya, perusahaan belum menyiapkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, menggunakan data lama, atau mengunggah dokumen dengan informasi yang berbeda dari data pada sistem.

Cara menghindarinya:

Buat daftar periksa dokumen sebelum mengajukan permohonan. Periksa masa berlaku dokumen apabila relevan, kesesuaian informasi, kualitas hasil pemindaian, serta kelengkapan tanda tangan atau pengesahan jika diwajibkan.

Jangan terburu-buru mengirimkan pengajuan sebelum seluruh persyaratan yang berlaku diperiksa.

5. Salah Menentukan Kualifikasi dan Ruang Lingkup Usaha

Pemilihan kualifikasi dan ruang lingkup usaha yang tidak sesuai dengan kemampuan maupun kebutuhan perusahaan juga dapat menjadi kendala.

Perusahaan sebaiknya tidak menentukan klasifikasi hanya berdasarkan keinginan untuk memperoleh proyek tertentu. Penetapan harus memperhatikan persyaratan resmi, kemampuan usaha, sumber daya, serta ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Risiko yang perlu diperhatikan:

• Klasifikasi usaha tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditargetkan.
• Dokumen pendukung tidak mencukupi untuk persyaratan yang dipilih.
• Perusahaan kesulitan memenuhi persyaratan administrasi pada proses pengadaan tertentu.

Cara menghindarinya:

Lakukan evaluasi terhadap bidang pekerjaan yang akan ditangani, kemampuan perusahaan, tenaga kerja yang tersedia, serta persyaratan klasifikasi dan kualifikasi yang berlaku. Pastikan pilihan tersebut sesuai dengan kebutuhan operasional dan rencana bisnis perusahaan.

6. Tidak Memantau Proses Pengajuan dan Perubahan Regulasi

Pengurusan BUJK tidak selalu selesai hanya dengan mengumpulkan dokumen dan mengirimkan permohonan. Dalam kondisi tertentu, perusahaan perlu menindaklanjuti permintaan perbaikan data, melengkapi persyaratan tambahan, atau memperbarui informasi pada sistem.

Selain itu, ketentuan perizinan berusaha dan jasa konstruksi dapat mengalami perubahan. Mengandalkan informasi lama tanpa melakukan verifikasi dapat menyebabkan perusahaan menggunakan prosedur atau persyaratan yang sudah tidak sesuai.

Cara menghindarinya:

Pantau status permohonan melalui sistem resmi yang digunakan. Segera tindak lanjuti notifikasi atau permintaan perbaikan dan pastikan setiap tahapan dilakukan berdasarkan ketentuan terbaru dari instansi berwenang.

7. Mengurus Perizinan Tanpa Perencanaan dan Pendampingan yang Tepat

Kesalahan terakhir adalah memulai proses pengurusan tanpa memahami keseluruhan tahapan, kebutuhan dokumen, dan keterkaitan antarperizinan.

Akibatnya, perusahaan dapat berulang kali memperbaiki data, salah memilih klasifikasi, atau mengeluarkan biaya administrasi tambahan yang sebenarnya dapat dihindari melalui perencanaan yang baik.

Pengurusan secara mandiri tetap dapat dilakukan apabila perusahaan memahami prosedur dan mampu memenuhi persyaratan. Namun, konsultasi dengan pihak yang kompeten dapat membantu perusahaan memetakan kebutuhan perizinan dan meminimalkan kesalahan administratif.

Cara menghindarinya:

Susun rencana pengurusan berdasarkan kondisi perusahaan saat ini. Identifikasi dokumen yang sudah tersedia, persyaratan yang masih kurang, klasifikasi usaha yang dibutuhkan, dan tahapan yang harus diselesaikan.

Apabila terdapat kendala, lakukan konsultasi dengan tenaga profesional yang memahami perizinan berusaha dan sektor jasa konstruksi.

More Info
CV. KEVIN JASPERINDO
Jalan Pembinaan, Komplek Astek Blok A RT.002 RW.005 No. 36, Kel. Lengkong Gudang Timur, Kec. Serpong, Tangerang Selatan – Kode Pos 15310
08 111 599 899 (WA)
www.jasperindo.com