Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Dalam rangka pemenuhan komitmen Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, pelaku usaha harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaku usaha akan mendapatkan sertifikat jika dinyatakan lulus dalam penyuluhan keamanan pangan.

Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan dilaksanakan oleh tenaga

Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yaitu Tenaga Kesehatan yang ditugaskan oleh Bupati/Walikota c.q Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan memiliki Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan.

Untuk menjamin produk pangan IRTP yang akan beredar aman bermutu dan

bergizi, diperlukan tenaga PKP yang handal dalam memberikan pemahaman terkait Keamanan Pangan kepada pelaku usaha sehingga pemenuhan komitmen sertifikat penyuluhan keamanan pangan dapat terpenuhi.

Tujuan umum setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu melakukan penyuluhan keamanan pangan IRTP di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan mengikuti pelatihan, peserta mampu :

1. Menjelaskan aspek-aspek Upaya Pengamanan Pangan IRTP
2. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan keamanan pangan IRTP
3. Melakukan penyuluhan keamanan pangan IRTP
4. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan keamanan pangan IRTP berbasis aplikasi