Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah sebuah standar yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah perusahaan jasa konstruksi dalam melakukan proyek konstruksi. Standar ini dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Konstruksi (LPJK) dan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan jasa konstruksi dalam hal teknis, keuangan, dan manajemen.

Dalam menjalankan kegiatannya, BUJK, wajib memiliki:

1. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) adalah Sertifikat Keterampilan/.Keahlian yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjadi tenaga ahli/terampil di bidang konstruksi.
2. Sertifikasi Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi atau SBU konstruksi merupakan bukti pengakuan badan usaha jasa konstruksi untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.

Hal yang harus diperhatikan untuk Mendapatkan Izin Usaha Jasa Kontruksi :

1. Data Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan yang Valid
   Jika NIK dan KSWP dari pemilik atau penanggung jawab perusahaan jasa konstruksi dinyatakan tidak valid, maka proses pengajuan perizinan usahanya akan mengalami hambatan. jika hal itu terjadi, maka kamu harus memperbarui dokumen kependudukan dan perpajakan yang kamu miliki.
2. Domisili Perusahaan yang Sudah Sesuai dengan Aturan Tata Ruang
   Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang menyebutkan untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha atau perizinan berusaha berbasis risiko.
3. Pemilihan Jenis Perusahaan untuk Jasa Kontruksi
   Perizinan usaha di bidang jasa kontruksi bisa diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa kontruksi.

More Info
CV. KEVIN JASPERINDO
Jalan Pembinaan, Komplek Astek Blok A RT.002 RW.005 No. 36, Kel. Lengkong Gudang Timur, Kec. Serpong, Tangerang Selatan – Kode Pos 15310
08 111 599 899 (WA)
www.jasperindo.com