Konstruksi gedung perkantoran tentunya akan berbeda dengan konstruksi yang dipakai pada jenis hunian tempat tinggal pada umumnya. Hal ini mengacu pada fungsi dan kegunaannya sebab harus mempertimbangkan berbagai faktor lainnya.

Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk mengetahuinya agar tidak salah dalam menggunakan bahan untuk pembangunannya. Sebab hal tersebut nantinya akan berakibat fatal ketika dilakukan tanpa pemahaman dan ilmu bangunan yang sesuai.

Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah sebuah standar yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah perusahaan jasa konstruksi dalam melakukan proyek konstruksi. Standar ini dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Konstruksi (LPJK) dan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan jasa konstruksi dalam hal teknis, keuangan, dan manajemen.

Standar ini terdiri dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa konstruksi, yang terdiri dari:

1. Kemampuan Teknis : Perusahaan jasa konstruksi harus memiliki tenaga ahli yang memenuhi syarat dan memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang konstruksi.
2. Kemampuan Keuangan : Perusahaan jasa konstruksi harus memiliki modal yang cukup untuk menangani proyek konstruksi yang akan dilakukan.
3. Kemampuan Manajemen : Perusahaan jasa konstruksi harus memiliki sistem manajemen yang baik dan dapat menjamin kualitas konstruksi yang dilakukan.

Perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi standar ini akan diberikan sertifikat kemampuan oleh LPJK, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan proyek konstruksi. Sertifikat ini diperlukan untuk mengajukan tender proyek konstruksi.

Selain itu, perusahaan jasa konstruksi yang sudah memiliki sertifikat kemampuan juga harus melakukan pengawasan dan pengembangan secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tetap memenuhi standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah alat penting dalam menjamin kualitas konstruksi di Indonesia dan memastikan bahwa perusahaan jasa konstruksi yang melakukan proyek memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan konstruksi dengan baik.

Syarat untuk mendapatkan Perizinan BUJK, adalah :

1. Data Penanggung Jawab Perusahaaan yang Valid
2. Pemilihan Jenis Perusahaan untuk Jasa Konstruksi
3. Domisili Perusahaan yang Telah Sesuai dangan Aturan Tata Ruang
4. Pemilihan Kode Bidang Usaha yang Sesuai
5. Penentuan Kualifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi

More Info
CV. KEVIN JASPERINDO
Ruko Melia Walk MDA 39, Paku Jaya, Serpong Utara. Tangerang Selatan
jasperindo.id@gmail.com
08 111 599 899 (WA)
www.jasperindo.com