Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa.

TKDN mengacu pada :
• Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
• Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.
• Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Manfaat dari produk yang telah bersertifikasi TKDN adalah perusahaan memiliki peluang besar untuk mengikuti tender pada lembaga dan instansi pemerintah, khususnya bagi yang telah mencapai nilai di atas 40 persen.

Komponen dalam negeri adalah semua jenis barang/jasa yang dibuat atau dihasilkan di dalam negeri.

Termasuk di dalam pengertian komponen dalam negeri adalah :
a. Barang yang terdiri atas :
• Barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama dan komponen pembantu.
• Bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu

b. Jasa yang terdiri dari :
• Jasa konstruksi, yang meliputi segala kegiatan konstruksi sipil, mesin (mekanikal), listrik dan sebagainya.
• Jasa Konsultansi yang meliputi antara lain :

• Kegiatan penyediaan jasa sebelum konstruksi seperti survey, feasibility study, master plan, engineering dan design.
• Kegiatan penyediaan jasa pada saat kostruksi seperti pemasangan, pengelolaan proyek dan pengawasan.
• Kegiatan penyediaan jasa pada tahap operasi bagi upaya peningkatan daya guna dan produktifitas seperti pengujian, perawatan, manajemen, akuntansi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan
• Jasa yang tidak langsung berhubungan dengan proyek konstruksi, seperti analisis dan evaluasi

Tahapan Bisnis proses pada penerapan TKDN dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara berurutan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Gambar tahapan proses bisnis penerapan TKDN
2. Konsep pengaturan
3. Preferensi harga