Dalam dunia usaha, penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas cakupan bisnis atau menyesuaikan dengan perkembangan usaha. Namun, banyak pelaku usaha yang bertanya-tanya, apakah penambahan KBLI ini harus diikuti dengan perubahan akta perusahaan?

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan jenis-jenis kegiatan usaha di Indonesia. Sistem ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan berfungsi sebagai standar dalam pengklasifikasian kegiatan ekonomi.

Menambah KBLI, apakah harus merubah akta ?

1. Peraturan yang Berlaku: Berdasarkan peraturan yang ada, setiap perubahan terkait maksud dan tujuan perusahaan, yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD), harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Penambahan KBLI yang mencerminkan perubahan tujuan usaha tentu memerlukan perubahan pada akta perusahaan.
2. Prosedur Perubahan Akta: Prosedur perubahan akta meliputi:
   • Menggelar RUPS guna memperoleh persetujuan dari pemegang saham.
   • Pembuatan akta perubahan oleh notaris.
   • Pendaftaran perubahan tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM.
3. Dokumen yang Diperlukan: Beberapa dokumen yang biasanya diperlukan untuk proses ini antara lain:
   • Akta pendirian perusahaan.
   • Surat keputusan dari RUPS.
   • Akta perubahan yang dibuat oleh notaris.
4. Pendaftaran KBLI Baru: Setelah perubahan akta, KBLI baru harus didaftarkan ke sistem perizinan online terintegrasi (OSS) untuk memperbarui data perusahaan.

More Info
CV. KEVIN JASPERINDO
Ruko Melia Walk MDA-39, Jalan Boulevard Graha Raya
Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
08 111 599 899 (WA)
www.jasperindo.com