Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya mempermudah perizinan di sektor ketenagalistrikan dengan memanfaatkan sistem daring. Seluruh perizinan berusaha di sektor ketenagalistrikan telah dilakukan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).

Dalam sistem tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan melakukan verifikasi persyaratan teknis sebagai dasar untuk penerbitan Perizinan Berusaha. Karena sifatnya yang sudah daring, badan usaha dapat melakukan tracking status permohonan perizinan.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Selain bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, UUCK juga memberikan kemudahan usaha. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan UUCK tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menggunakan pola yang sama, yaitu pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan perizinan berusaha untuk bidang usaha.

Setiap kementerian/lembaga melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat risiko rendah, menengah, atau tinggi sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pembukaan usaha, serta dapat menciptakan kepastian usaha yang selama ini dituntut oleh investor.