Pelaku Usaha sebelum memulai usahanya untuk mendapat legalitas usaha yang dijalankan akan mengurus perizinan. Saat ini pengurusan perizinan berusaha semakin mudah dan cepat dan sudah online sistem dengan menggunakan satu portal Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

Setelah perizinan diperoleh dan pelaku usaha sudah memulai usahanya baik yang akan dimulai dengan persiapan (konstruksi), maupun sudah berproduksi secara komersial, sering kali kewajiban yang tidak diketahui oleh Pelaku Usaha adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala. Diseminasi seputar Pelaporan LKPM bagi Pelaku Usaha akan dijelaskan sebagaimana berikut :

Penyampaian LKPM diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang secara khusus tertuang dalam pasal 15 :

” Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal “

Prinsip Penyampaian LKPM

Setelah kita mengetahui dasar hukum penyampaian LKPM. Terdapat prinsip penyampaian LKPM yaitu :

1. Apa itu LKPM ?
   LKPM adalah laporan yang mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha.
2. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 32 ayat (4) :
   • Pelaku Usaha Kecil Rp. 1 – 5 Miliar (dilakukan penyampaian laporan LKPM per semester)
   • Pelaku Usaha Menengah Rp. 5 – 10 Miliar dan Pelaku Usaha Besar > Rp. 10 Miliar (dilakukan penyampaian laporan LKPM per triwulanan)
3. Periode Pelaporan LKPM
   Pelaku Usaha Kecil, LKPM disampaikan setiap 6 Bulan (Semester) :
   • Semester I : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
   • Semester II : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya

Pelaku Usaha Menengah dan Besar, LKPM disampaikan setiap 3 Bulan (Triwulan) :
• Triwulan I : Pelaporan tanggal 1-10 April
• Triwulan II : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
• Triwulan III : Pelaporan tanggal 1-10 Oktober
• Triwulan IV : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya

4. Pelaporan Bidang Usaha
   LKPM yang dilaporkan harus sesuai dengan jumlah Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) dan perhatikan lokasi usahanya.

Sebab, pelaporan LKPM sesuai per bidang usaha di seluruh lokasi. Maka ,jika ada satu KBLI yang tidak dilaporkan, akan dianggap belum lapor LKPM. Akibatnya, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi.

5. Hal-Hal yang Harus Dilaporkan
   Format LKPM tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan BKPM 5/2021, yang secara umum memuat :
   • Keterangan perusahaan;
   • Realisasi penanaman modal penanaman modal/usaha;
   • Penggunaan tenaga kerja;
   • Produksi barang/jasa dan pemasaran; dan
   • Permasalahan yang dihadapi di perusahaan.
6. Memperhatikan Status LKPM
   Pihak perusahaan wajib memeriksa status penyampaian LKPM secara berkala. Berikut adalah keterangan dari status pelaporan LKPM, yaitu:

• Draft
Artinya, pelaporan LKPM belum terkirim.

• Terkirim
Pada akhirnya LKPM telah terkirim dan diterima oleh petugas. Namun, petugas belum melakukan pemeriksaan dan penilaian.

• Perlu Perbaikan
Dokumen LKPM yang terkirim tersebut telah diperiksa dan dinilai oleh petugas.

Namun, petugas menilai bahwa masih ada beberapa hal yang wajib diperbaiki. Bisa jadi karena kurang sesuai memasukkan data atau hal lainnya.

• Disetujui
LKPM telah selesai diperiksa dan disetujui oleh petugas serta telah dikirim kepada BKPM.

More Info
CV. Kevin Jasperindo
Ruko Melia Walk MDA-39, Jalan Boulevard Graha Raya
Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
Rio 08111599899 (WA)
www.jasperindo.com