Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru bidang panas bumi yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Secara substansi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2018 mengatur hal-hal yang terkait tata cara dan mekanisme penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan cara lelang, tata cara dan mekanisme pemberian Izin Panas Bumi (IPB), dan tata cara dan mekanisme penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN serta kriteria WKP yang dapat diberikan penugasan.

Saat ini, Direktorat Jenderal EBTKE khususnya Direktorat Panas Bumi memiliki 5 (lima) perizinan yang telah masuk pada sistem Aplikasi Online antara lain :

1. Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (PSP);
2. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (PSEP);
3. Penerbitan Izin Panas Bumi;
4. Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi; dan
5. Penandasahan Impor Barang Panas Bumi.

Aplikasi Perizinan Online Kementerian ESDM sendiri telah diluncurkan secara resmi oleh Menteri pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu. Aplikasi Perizinan Online ESDM ini telah mampu terintegrasi dengan 56 perizinan layanan dari total 70 layanan yang harus disiapkan, dan telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Ditjen Pajak.

More Info
CV. Kevin Jasperindo
Ruko Melia Walk MDA-39, Jalan Boulevard Graha Raya
Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
Rio 08111599899 (WA)
www.jasperindo.com