Dalam menjalankan suatu usaha, pelaku usaha dengan kegiatan-kegitan usaha tertentu tidak cukup memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, namun juga harus memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).

Adapun, faktor penentu PB UMKU yang diperlukan bagi pelaku usaha adalah sektor usaha. Contohnya, PB UMKU yang diperlukan pada sektor perindustrian, terdiri dari (Pasal 61 PP 5/2021):

• Rekomendasi, pertimbangan teknis, surat persetujuan, surat penetapan, tanda pendaftaran, tanda daftar, dan/atau surat keterangan dalam kegiatan operasional usaha industri tertentu;
• Verifikasi teknis pemenuhan persyaratan perizinan berusaha industri; dan
• Verifikasi teknis pemenuhan persyaratan perizinan berusaha kawasan industri.

Sementara, PB UMKU yang dibutuhkan pada sektor perdagangan, meliputi (Pasal 78 PP 5/2021):

• Perdagangan dalam negeri;
• Perdagangan luar negeri; dan
• Perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Terdapat sanksi-sanksi yang menanti pelaku usaha, apabila tidak memenuhi ketentuan PB UMKU untuk sektor kegiatan usahanya. Sanksi-sanksi ini juga dibedakan menurut masing-masing sektor kegiatan usaha. Sehingga, penting bagi pelaku usaha memperhatikan ketentuan PB UMKU dan sanksi-sanksinya untuk sektor terkait.

Untuk memperoleh PB UMKU, pelaku usaha mengajukan permohonan PB UMKU dengan memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan PB UMKU melalui Sistem Online Single Submission atau OSS (Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BKPM 4/2021).