Pelaporan terkait kegiatan penanaman modal wajib dilaksanakan secara berkala, serta wajib dilaporkan setiap tiga hingga enam bulan sekali.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) yang tertuang dalam Peraturan BKPM No.6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, menjelaskan badan usaha di Indonesia wajib melaporkan LKPM yang berisi laporan perkembangan atau konstruksi jika bisnis belum beroperasi dan laporan produksi atau operasi jika kegiatan operasional telah berjalan.

Pelaporan terkait kegiatan penanaman modal ini wajib dilaksanakan secara berkala, serta wajib dilaporkan setiap tiga hingga enam bulan sekali. LPKM berisi mengenai perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi pada penanam modal yang disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal.

Di dalam peraturan No.6 Tahun 2020, kewajiban untuk melaporkan LKPM berlaku bagi pelaku usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp 50 juta, sedangkan dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepala BKPM No.13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melaporkan LKPM hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp 500 juta.

Kewajiban penyampaian LKPM berlaku untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dan dilakukan secara daring melalui Online Single Submission (OSS) dengan mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.