Badan Pusat Statistik (BPS) telah resmi merilis KBLI 2025 sebagai klasifikasi kegiatan usaha terbaru di Indonesia. Dengan berlakunya KBLI 2025, perusahaan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan usaha dalam akta agar tetap legal, sinkron, dan aman secara hukum.

Penyesuaian KBLI 2025 tidak cukup di OSS, melainkan harus melalui:

1. Perubahan Akta Notaris
   • Perubahan Pasal Maksud dan Tujuan Usaha
   • Penyesuaian redaksi sesuai KBLI 2025
2. Pengesahan di AHU Online
   • Pengajuan perubahan data perseroan
   • Terbit SK Kemenkumham Perubahan
3. Sinkronisasi OSS-RBA
   • Update KBLI 2025
   • Penyesuaian tingkat risiko & izin

Risiko Jika Menunda Perubahan Akta
• Izin usaha tidak terbaca di OSS
• NIB bermasalah
• Gagal verifikasi izin
• Potensi sanksi administrative